Dalam Rangka Sinergitas Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), maka BPMP Papua sebagai perpanjangan tangan kementrian di daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, sebagai mitra kerja perlu berkolaborasi untuk menjalin Sinergitas program antara BPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan serta Duta Teknologi Papua Tahun 2024.
Kegiatan Sinergitas BPMP Provinsi Papua dengan stakeholder dari Dinas Pendidika Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan serta Duta Teknologi Papua, guna mendiskusikan Penuntasan Literasi dan Numerasi di Tanah Papua. Kegiatan ini juga untuk mengambil langkah-langkah strategi yang efektif untuk menjawab tantangan, isu dan kesempatan yang ada untuk bergerak bersama melakukan Penuntasan Literasi dan Numerasi di Tanah Papua

Selain pemahaman terhadap AN dan Sulingjar, kualitas data dalam hal ini data Dapodik yang baik juga menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan AN dan sulingjar dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi No 31 Tahun 2022 tentang satu data pendidikan, riset dan teknologi, menyebutkan bahwa satu data adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.

Berdasarkan hal tersebut BPMP Provinsi Papua menganggap perlu untuk melakukan penguatan kepada stakeholder baik sekolah maupun dinas melalui Workshop Kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar serta Sosialisasi Kualitas data Dapodik tahun 2024. Dalam rangka persiapan kegiatan tersebut maka perlu dilakukan Pembekalan kepada calon narasumber kegiatan Workshop Kebijakan Asesmen Nasional dan Sulingjar serta Sosialisasi Kualitas data Dapodik Tahun 2024

Acara dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jayapura dan pemangku kepentingan lainnya, antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Inspektur Daerah, Ombudsman, Kepala BPMP Provinsi Papua, Kapolres Jayapura, DPRD Kabupaten Jayapura, Danlanud Silas Papare Sentani, Asosiasi Wartawan Daerah, Yapis, YPK, YPPK, UPPGI, YPKP, dan perwakilan dari organisasi pendidikan yang ada di Kabupaten Jayapura di buka secara resmi oleh Penjabat Bupati Jayapura.

Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Siamangunsong dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Perlu kita kawal bahwa proses penerimaan peserta didik baru ini bisa berjalan dengan baik tentu saja secara objektif, transaparan, dan akuntabel”.

Selanjutnya, Junus Simangunsong menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jayapura melakukan komitmen melalui penandatanganan pakta integritas.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo mengapreasiasi pelaksanaan kegiatan pendantanganan pakta integritas yang dilakukan pada tahun ini yang mana pada tahun sebelumnya tidak dilakukan “Saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pada hari ini yaitu penandatanganan pakta integritas terkait pelaksanaan PPDB tahun 2024”.

“Hal ini tentunya berangkat dari ketidakpuasan, kekecewaan, carut marut PPDB di tahun yang lalu. Semoga di Kabupaten Jayapura tidak. Dan saya setuju bahwa penerimaan ini harus transparan, bersih, berintegritas, dan berkeadilan” ujar Triwarno Purnomo.

Penandatanganan Pakta Integritas Forkopimda Kabupaten Jayapura pada PPDB Tahun 2024 bertajuk “Kenambai Umbai Reimay” yang berarti Satu Utuh Ceria Berkarya Meraih Kejayaan. Mengandung harapan besar bahwa pemerintah daerah bergerak bersama melaksanakan PPDB yang transparan, objektif, akuntabel, dan berintegritas. (Ponco/fira)